DORONG PERAN AKTIF PEMDA DALAM KESELAMATAN PELAYARAN, KEMENHUB SELENGGARAKAN CAPACITY BUILDING BIDANG PELAYARAN BAGI OPERATOR DAN PERSONIL DINAS PERHUBUNGAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

  • 2018-07-17 15:44:50

Musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun yang terjadi di Danau Toba meninggalkan duka mendalam bagi Transportasi Tanah Air, peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan merupakan harga mati bagi penyelenggaraan pelayaran baik di laut maupun Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Oleh karena itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di kawasan Danau Toba. DPM ini merupakan rangkaian kegiatan peningkatan keselamatan pelayaran yang didasari Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan DPM dibuka oleh Kepala BPSDM Perhubungan, Umiyatun Hayati, pada kamis (5/6) di Hotel Niagara, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan ditandai penyematan tanda peserta diklat. Para peserta juga diberikan pengarahan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di SMP Negeri I Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Diklat yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba ini, terdiri dari diklat yang ditujukan untuk peserta dari regulator Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara, Dishub Kabupaten Samosir, Dishub Kabupaten Nias Selatan, dan Balai Pengelola Transportasi Darat serta operator awak kapal tradisional.

Peserta dari kalangan regulator diberikan Diklat teknis awal dasar-dasar kesyahbandaran, yang bertujuan untuk mendidik para regulator daerah guna memahami tentang teknik awal dasar-dasar kesyahbandaran, dengan pelaksanaan diklat di Hotel Niagara Parapat selama 55 jam. Diklat yang ditargetkan bagi 100 orang peserta ini diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta, dengan anggaran dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh.

Sedangkan diklat yang diselenggarakan untuk operator, terdiri dari 4 (empat) diklat yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM), Diklat Pengemudi Angkutan Perairan Daratan, Diklat Crowd and Crisis Management (CCM) Training, dan Diklat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil. Diklat ini memiliki kuota peserta 400-500 orang, yang akan dilaksanakan mulai hari Senin (9/7) di wilayah Danau Toba.

Pada tahap awal, para peserta diklat dari operator akan mengikuti Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) yang dilaksanakan selama 3 hari dengan tujuan mendidik para operator kapal untuk memahami dasar-dasar keselamatan dan penyelamatan di atas kapal, sehingga diharapkan setelah mengikuti diklat para operator kapal mampu menolong diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kecelakaan di atas kapal. Setelah itu, para peserta akan mengikuti Diklat Pengemudi Angkutan Perairan Daratan, yang dilaksanakan selama 5 hari, dengan tujuan setelah mengikuti diklat ini peserta diklat mampu memahami cara pengemudian kapal yang baik, pemantauan dan pemahaman terhadap cuaca, dan bernavigasi di atas kapal.

Selain itu, para peserta juga akan mengikuti Diklat Crowd and Crisis Management (CCM) Training yang dilaksanakan selama 3 hari dengan tujuan untuk memahami dan mempelajari tentang bagaimana menghadapi dan menanggulangi Crowd and Crisis di atas kapal sehingga setelah menyelesaikan pendidikan ini peserta diklat mampu menanggulangi keadaan kekacauan atau kepanikan penumpang di atas kapal sehingga memunculkan krisis, dan selanjutnya, para peserta mengikuti Diklat Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil dilaksanakan selama 3 hari, bertujuan untuk mempelajari navigasi awak kapal dengan jarak tempuh maksimal 60 mil.

Pada Diklat BST KLM, CCM Training dan SKK 60 mil diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dengan anggaran yang dimiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Aceh, sedangkan Diklat Pengemudi Angkutan Perairan Daratan diselenggarakan dengan anggaran yang dimiliki oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang. BP2TD Palembang sendiri bekerja sama dengan Kesyahbandaran Utama Belawan, dan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Dalam penentuan jenis diklat yang dibutuhkan di wilayah Danau Toba ini, merupakan rekomendasi dari Dr. Capt. Anthon Sihombing, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia (INNI).